Emiten konstruksi milik BUMN, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) optimis bahwa tahun politik tidak akan mempengaruhi bisnis perseroan. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menyebut, tidak akan terjadi pengurangan signifikan proyek dari pemerintahan.
Perseroan telah mengantongi kontrak proyek yang cukup besar pada segmen gedung, infrastruktur, maupun engineering-procurement-construction (EPC) untuk 2023. Dari kontrak baru sebesar Rp 31 triliun yang diperoleh pada 2022, PTPP masih akan melakukan produksi pada 2023 sampai 2024.
“Di IKN, kami kerjakan kantor Presiden, Istana Presiden, kantor Setneg. Jalan tol yang sedang berjalan. 2023 ini ada beberapa tender IKN ini yang akan berjalan mulai dari tol, rusun untuk ASN, TNI, dan Polri yang akan berjalan di tahun 2023 ini tendernya,” ujarnya dalam konferensi pers di Plaza PP Jakarta, Rabu (12/4).
Meskipun tahun politik saat ini sedang berlangsung, namun proyek pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih meningkat.
“Kalau kami melihat nggak terjadi pengurangan signifikan. Saat ini masih bergerak. Sumber APBN sebenarnya di area di Kementerian PUPR masih cukup meningkat,” tuturnya.
Perseroan sendiri, menargetkan kontrak baru mencapai Rp 34,1 triliun pada tahun ini. Jumlah tersebut naik 10% dari capaian kontrak baru Rp 31 triliun pada 2022.
Novel mengatakan, perseroan akan memaksimalkan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) tahun ini. Seiring dengan potensi pembangunan di IKN, maka capaian kontrak proyek di kawasan tersebut akan cukup meningkat di tahun 2023.
“Dengan memaksimalkan IKN otomatis membuat proyek di 2023 ini meningkat. Kalau saya bilang tak berpengaruh karena konsen di konstruksi kami maksimalkan disitu,” sebutnya.
Selain itu, PTPP juga memiliki konsentrasi pada sektor infrastruktur untuk tambang melalui anak usaha. “Di area perusahaan anak, kami konsentrasi di tambang tapi dalam hal ini infrastruktur tambangnya, bukan pekerjaannya. Nilainya cukup signifikan owner swasta. Swasta dan asing mendorong reveneu dan proyek bari di PT PP,” imbuhnya.
Novel mengungkapkan, perseroan sudah mendapatkan pembayaran seiring mulai berjalannya jalur Kereta Api Makassar-Parepare. Dalam hal ini, perseroan mendapatkan pendapatan dari Kementerian Perhubungan dan kontrak tersebut bersifat availability payment sehingga akan mendapat pembayaran tiap tahunnya.
“Tiap tahun dapat pembayaran dari Kementerian Perhubungan. Secara risiko hampir tak ada (pengaruh dari tahun politik), secara bisnis menguntungkan,” ucapnya.
Menurutnya, perseroan akan memperhatikan faktor manajemen risiko dan juga dari sisi arus kas untuk mendapatkan dan mengelola proyek pada 2023. Profitabilitas disebut menjadi dasar utama sehingga dapat memperoleh hasil usaha yang baik.
“Kami tentu konsentrasi lebih majority di area BUMN dan APBN yang mana secara likuiditas jelas bagus karena saat ini swasta masih belum terlalu banyak, relatif berlebih ke asing. Sehingga kinerja perusahaan bagus tetap di risiko dan profitabilitas,” pungkasnya.